DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tahun 2024 segera berakhir, dan saat menoleh ke belakang, perjalanan bangsa ini menunjukkan banyak dinamika, khususnya dalam aspek pemberantasan korupsi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pada periode 2020-2024, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah). Angka ini sudah termasuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi memberantas kasus korupsi. Dalam penanganan bersama kasus korupsi, Polri pun melakukan koordinasi dan supervisi dengan KPK.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar mengharapkan agar penegak hukum baik Kejaksaan RI, Polri maupun KPK bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.
DIALEKSIS.COM | Dunia - Masyarakat Panama sedang menuju tempat pemungutan suara untuk pemilihan umum guna memilih presiden berikutnya dan memilih ratusan anggota parlemen dan pejabat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengajak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) seluruh Aceh untuk berkomitmen memberantas dan menghindari tindakan korupsi selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK Republik Indonesia, Rabu (24/8/2022) pagi.
DIALEKSIS COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas indeks kinerja pencegahan korupsi tertinggi di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2021 dengan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) 87,14 persen.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa dan permasalahan yang mengakar serta meluas di masyarakat. Diperlukan kesadaran semua pihak, terutama kampus dalam mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Presiden tidak mendapat asupan yang cukup soal RUU ini. Kita punya kesadaran dan itikad bersama untuk mencegah usaha merampok upaya pemberantas korupsi di negeri ini," kata pegiat Gerakan Antikorupsi, Zainal Arifin Mochtar.